Pakpak Bharat, BN-Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu serta sejumlah pejabat teras di lingkungan pemkab, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini terkait perambahan hutan lindung serta dugaan korupsi pembukaan Jalan Aornakan-Pagindar. Sedangkan sumber dana DPID (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah) APBN Pusat Tahun Anggaran 2011, Rp 34.650.000.000.

“Laporan pengaduan ke KPK diterima Sugeng Basuki, Senin (7/5) di Jakarta, dengan tanda bukti pelaporan No. 2012-05-000096,”jelas Ketua Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (PILIHI) Hasoloan Manik.

Sementara turut dalam pengaduan dugaan korupsi Bupati Pakpak Bharat dan pejabatnya yaitu Hasoloan Manik, bersama Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekolah Pakpak Bharat, Hulman Sinaga serta Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekolah Pusat, Roder Nababan, SH.

Sedangkan informasi diperoleh PILIHI, sesuai laporan ke Dit Tipider III Mabes Polri di Jakarta diterima langsung AKBP Kartiko. Dinyatakan, bahwa pihaknya akan menerjunkan tim dan berkoordinasi dengan Kapoldasu, untuk segera menindaklanjuti masalah ini.

Dugaan tindak pidana perambahan hutan dimaksud terkait pembukaan Jalan Aornakan-Sibagindar, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut (PGGS) dan Kecamatan Pagindar, Kabupaten Pakpak Bharat, terkait revisi pembangunan akses jalan Aornakan-Sibagindar yang terletak di kawasan hutan lindung, dan hutan produksi terbatas di kawasan hutan lindung register 71 di Sikulaping yang terkena lokasi pembangunan jalan Aornakan-Sibagindar.

“Hutan produksi dan register 71 Sikulaping belum memiliki izin revisi Pinjam pakai kawasan hutan, sesuai dengan SK Kemenhut No: 698/MENHUT/II/2009 dari Kementerian Kehutanan, tentang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung, produksi serta register 71 Sikulaping,” urainya.

Bahkan, katanya lagi, dana APBN Pusat Rp 34.650.000.000 itu sebenarnya diperuntukkan kegiatan 15 paket proyek pembukaan Jalan Aornakan-Simerpara. “Sementara kondisi jalan tersebut tidak dapat berfungsi, dibeberapa titik tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga tidak bermanfaat kepada masyarakat. ’’Ada dugaan kegiatan pembukaan jalan tersebut terindikasi mark-up dan dikerjakan tidak sesuai dengan RAB, sehingga merugikan keuangan negara milyaran rupiah,” ungkap Manik.

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam pembukaan akses jalan tersebut tidak melakukan UKL, UKP serta Amdal sebelum mendapat izin prinsip dari Kemenhut, sesuai UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Saat dikonfirmasi melalui Ponsel kepada Kadis PU dan Kadis Kehutanan Pakpak Bharat selaku instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut, terkait tentang isi pengaduan yang telah dilaporkan PILIHI kepada KPK dan Mabes Polri, secara bersamaan kedua pejabat dimaksud tidak dapat dihubungi. (PB.007)