Sosialisasi Land Acquisition And Resettlement Action Plan (LARAP),


Aceh Timur,BN-Kesediaan infratsuktrur berupa sarana prasarana fisik serta penyehatan lingkungan di Provinsi Aceh khususnya aceh Timur pada saat ini semakin menjadi sebuah kebutuhan. Namun faktanya penyediaan sarana prasarana air baku dan tenagan listrik sampai saat ini masih belum dapat terpenuhi secara optimal karena berbagai hal, terutama masalah sumber pembiayaan. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sejak tahun 1970-an telah mengagas untuk menggali potensi sumber daya air yang ada di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Salah satu yang potensial untuk dikembangkan adalah sungai Jambo Aye yang terletak di perbatasan antara dua kabupaten, yaitu aceh Timur dan Aceh Utara.

Menyahuti hal tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum wilayah Sungai Sumatra I dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Land Acquisition And Resettlement Action Plan (LARAP) Bendungan Jambo Aye yang berlangsung di Aula Gedung BAPPEDA Kabupaten Aceh Timur pada Jum’at, 06/08/10.

Pertemuan sosialisasi ini merupakan realisasi dari pelaksanaan kegiatan study penyususnan Land Acquisition And Resettlement Action Plan (LARAP) dalam rangka pembebasan lahan yang berhubungan adanya rencana pembangunan Bendungan Jambo Aye.

Menurut Bupati Aceh Timur,Muslim Hasballah dalam kata sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Keistimewaan Aceh, Ir.M. Yasin menjelaskan, maksud kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data kepemilikan tanah,bangunan, serta informasi lain yang dibutuhkan secara detail dalam rangka proses pembebasan lahan dan relokasi penduduk sekitar rencana genangan waduk Jambo Aye dimana genangan terluas berada di Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan tujuan dari study ini adalah merumuskan kebijakan dalam penambilan keputusan berkaitan dengan rencana pembebasan lahan dan pelaksanaan fisik baikpra maupun pasca kontruksi.

Sementara itu Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I yang diwakili oleh Ir. Marliza MT, Krueng Jambo Aye merupakan salah satu DAS dimana termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) strategis nasional yang pengembangannnya saat ini untuk mengairi daerah irigasi Jambo Aye seluas kurang lebih 19.000 Ha yang terletak di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 1983 sampai dengan 1985 di daerah hulu DAS bendungan sungai Jambo Aye Langkahan, telah dilakukan suatu penyelidikan, yaitu studi kelayakan bendungan serba guna jambo Aye DAM oleh konsultant Inggris.

Dari hasil penyelidikajn tersebut, bendungan jambo Aye dapat menghasilkan Listrik kurang lebih sebesar 160 MW, mengairi irigasi 10.175 Ha, penyediaan air baku 4,2 m3/detik untuk masyarakat Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara serta sebagai pengendalian banjir, perikanan air tawar danpelestarian lingkungan/konservasi sumber daya air. Namun dari hasil study tersebut, untuk pelaksanaan pembangunan bendungan Jambo Aye ini banyak terdapat lahan-lahan garapan masyarakat yangt secara umum merupakan areal genangan bendungan, dengan luas genangan muka air maksimum 115 Km2 atau 11.500 Ha sehingga diperlukan suatu kajianterhadap pembebasan lahan dan relokasi penduduk seperti yang telah direkomendasikan dalam study Bendungan jambo Aye.

Kajian Land Acquisition And Resettlement Action Plan (LARAP) ini merupakan keharusan yang mutlak sebelumpelaksanaan pisik dilaksanakan, dimana dengan dibangunnyabendungan Jambo Aye ini nantinya akan terjadi perubahanyang mendasar serta menyeluruh khususnya bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pembangunan tersebut sehingga untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat perubahan status pada masyarakat yang secara langsung terkena dampak, diperlukan langkah-langkah yang terpadu dan memnyeluruh di dalampengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan. Oleh sebab itu Balai Wilayah Sungai Sumatra I sebagai penyelengara LARAP mengharapkan adanya kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Jambo Aye dimana hasil pembangunnan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur dikemudian hari sekaligusmengharapkan adanya masukan serta arahan dari Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Aceh Timur sekaligus mendapatkan dukungan oleh instansi terkait dan seluruh warga masyarakat yang terkena dampak(RM)